Menu

Mode Gelap
Sosialisasi Hasil Kajian Rebranding RSUD CIBABAT menjadi RSUD Wijaya Mulya Bandung Max Independent Rayakan Satu Dekade, Perkuat Solidaritas Bikers Lewat Max Mania 2026 Edukasi dan Sosialisasi Literasi Keuangan serta Pembiayaan APBN MPLS Pancawaluya SMK Wiraswasta Cimahi Tahun Ajaran 2026/2027 PAKAR PBB sebagai Upaya Penguatan Karakter Siswa SMPN 7 Cimahi Pelepasan Mahasiswa Peserta Program PROBIDIK Gema Jawa Barat dan Penanggulangan MoU SMK bersama Dunia Industri

Pemerintahan

Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Upaya Menjaga Ketahanan Pangan

badge-check

Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Upaya Menjaga Ketahanan Pangan Perbesar

SAMBAS MEDIA, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras dan minyak goreng kepada puluhan ribu warga penerima manfaat.

Program ini diluncurkan secara resmi di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kamis (09/04/2026), sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan beban pengeluaran masyarakat.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi, Mohammad Ronny yang hadir mewakili Wali Kota Cimahi, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama bagi kelompok rentan. Program CPP merupakan instrumen strategis negara dalam mengantisipasi potensi kerawanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.

“Penyaluran cadangan pangan ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mencegah terjadinya kerawanan pangan. Ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat,” ujar Ronny.

Bantuan yang disalurkan mencakup total 827.740 kilogram beras dan 165.548 liter minyak goreng untuk 41.387 penerima bantuan pangan (PBP) di Kota Cimahi. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, yang disalurkan sekaligus untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026.

Program ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan ke daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Cimahi bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bulog, Forkopimda hingga mitra distribusi logistik.

Ronny menekankan, bantuan pangan ini tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga sebagai langkah pengendalian inflasi daerah. Dengan ketersediaan bahan pokok yang terjamin, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga, sekaligus melindungi produsen dan konsumen,” katanya.

Selain itu, penyaluran dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Pemerintah memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Wakil Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Bandung, Ratih Rachmawati, memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman. Ia menyebut, saat ini Bulog tengah memanfaatkan momentum panen untuk memperkuat cadangan pangan. “Pada bulan-bulan ini stok justru meningkat. Kami memanfaatkan masa panen untuk menambah cadangan gabah dan beras. Saat ini, cadangan pangan kami cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10 sampai 11 bulan ke depan,” ungkapnya.

Dari sisi kualitas, Ratih menegaskan beras yang disalurkan kepada masyarakat merupakan beras medium dengan standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. “Kualitas beras berada pada kategori medium dengan batas maksimum butir patah sesuai standar, sehingga tetap layak dan aman dikonsumsi masyarakat,” katanya.

Selain penyaluran bantuan, Bulog juga membuka peluang intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Cimahi, termasuk melalui gerakan pangan murah untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.

Terakhir, Ronny menambahkan, bantuan pangan ini tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga sebagai langkah pengendalian inflasi daerah. Dengan ketersediaan bahan pokok yang terjamin, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga. “Program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga, sekaligus melindungi produsen dan konsumen,” pungkasnya.*

(Red/Bidang IKPS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sosialisasi Hasil Kajian Rebranding RSUD CIBABAT menjadi RSUD Wijaya Mulya

21 Juli 2026 - 13:00 WIB

Edukasi dan Sosialisasi Literasi Keuangan serta Pembiayaan APBN

16 Juli 2026 - 14:00 WIB

Pelepasan Mahasiswa Peserta Program PROBIDIK Gema Jawa Barat dan Penanggulangan MoU SMK bersama Dunia Industri

14 Juli 2026 - 10:00 WIB

Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026-2027 Kota Cimahi

13 Juli 2026 - 14:00 WIB

Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan

9 Juli 2026 - 14:33 WIB

Trending di Pemerintahan