Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuturkan, penyediaan rumah layak adalah salah satu dari tiga syarat utama pengentasan kemiskinan ekstrem, selain perlindungan kesehatan dan pendidikan.
“Jika rakyat punya rumah layak, sehat, dan anak-anaknya sekolah gratis, maka urusan perut bisa mereka usahakan sendiri. Rumah adalah simbol martabat,” ujarnya.
Pemprov Jawa Barat turut menyalurkan dana bantuan kontrakan Rp3 juta bagi keluarga yang rumahnya direnovasi selama proses berlangsung.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, renovasi ini mencakup empat kecamatan dan delapan kelurahan di Kota Bandung. Antara lain Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Cibeunying Kidul dan Bojongloa Kaler
“Kami pastikan seluruh verifikasi sesuai standar rutilahu, tanah milik sendiri, tidak sedang bersengketa, bukan rumah kontrakan, dan layak dibangun. Proses perizinan pun dipermudah. PBG yang dulu bisa 45 hari, sekarang hanya 15 menit,” jelas Farhan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Aguan (Sugianto Kusuma) mengungkapkan, yayasannya telah membangun lebih dari 8.000 rumah di berbagai wilayah bencana. Namun, program renovasi massal seperti ini adalah yang pertama kalinya dilakukan.
