“Intinya kolaborasi. Kami menyampaikan usulan dan aspirasi masyarakat kepada Pak Wali Kota. Selanjutnya, usulan tersebut dibahas bersama jajarannya sehingga pelaksanaan pembangunan tetap menjadi kewenangan pihak eksekutif,” ujar Wahyu.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi semakin kuat sehingga program pembangunan yang berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Khusus mengenai persoalan air bersih di RW 25 Cibeureum, Wahyu mengakui terdapat keterbatasan kewenangan pemerintah kota maupun kabupaten dalam pengadaan sumber air dan pembangunan sumur artesis. Namun, persoalan tersebut masih dapat dikomunikasikan dengan dinas terkait maupun kementerian yang memiliki kewenangan.
Wahyu berharap keluhan warga tidak berhenti sebatas disampaikan dalam kegiatan Pawang Ronda. Ia mendorong adanya koordinasi lanjutan bersama Wali Kota Cimahi dan jajaran pemerintah daerah agar persoalan ketersediaan air bersih dapat menemukan solusi.
Menurutnya, pembangunan daerah harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.**
(Red)


























