Menu

Mode Gelap
Edukasi dan Sosialisasi Literasi Keuangan serta Pembiayaan APBN MPLS Pancawaluya SMK Wiraswasta Cimahi Tahun Ajaran 2026/2027 PAKAR PBB sebagai Upaya Penguatan Karakter Siswa SMPN 7 Cimahi Pelepasan Mahasiswa Peserta Program PROBIDIK Gema Jawa Barat dan Penanggulangan MoU SMK bersama Dunia Industri Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026-2027 Kota Cimahi Festival Asia Afrika 2026 Meriah, Karnaval Budaya Satukan Semangat Persahabatan Antarbangsa

Komunitas

Ketua Ormas AMS Kota Bandung: Pertanyakan Motif Ganjil PJ Walikota Bandung atas Rotasi dan Promosi ASN di Masa Transisi

badge-check

Ketua Ormas AMS Kota Bandung: Pertanyakan Motif Ganjil PJ Walikota Bandung atas Rotasi dan Promosi ASN di Masa Transisi Perbesar

SAMBAS MEDIA – Bandung, 22 Januari 2025. Ketua Ormas Angkatan Muda Siliwangi (AMS) menyampaikan sikap kritis terkait kebijakan Penjabat (PJ) Walikota Bandung yang dianggap mencurigakan dan ganjil. Terkait adanya Upaya rotasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan di penghujung masa jabatan dan di tengah masa transisi menuju kepemimpinan Walikota terpilih menimbulkan pertanyaan serius mengenai motif di balik langkah tersebut.

AMS melihat keputusan ini bukan hanya tidak tepat waktu, tetapi juga dapat menimbulkan spekulasi negatif, baik di kalangan birokrasi maupun masyarakat luas.

Poin-poin Kritikan AMS:

1. Keputusan yang Tidak Tepat di Masa Transisi
Kebijakan strategis seperti rotasi dan promosi ASN seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan stabilitas pemerintahan. Langkah yang diambil di akhir masa jabatan PJ Walikota dikhawatirkan dapat mengganggu kesinambungan pelayanan publik.

2. Motif yang Dirasa Ganjil dan Mencurigakan
Dalam konteks masa transisi, kebijakan ini terlihat kurang relevan dan menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

3. Potensi Ketidakadilan di Lingkungan ASN
Rotasi dan promosi ASN yang mendadak dapat memicu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan birokrasi. ASN seharusnya mendapatkan kepastian bahwa kebijakan yang diambil murni berdasarkan profesionalisme dan kebutuhan organisasi, bukan karena alasan lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tsunami Penarikan Berkas di Sekolah Swasta Apabila Ada Tambahan Kuota Sekolah Negeri

2 Juli 2026 - 13:00 WIB

FKSS Jabar Minta Kejelasan terkait Penambahan Kuota di Sekolah Negeri

24 Juni 2026 - 14:00 WIB

FKSS SMA Jawa Barat Dukung MoU Sekolah Swasta Tetapi Harus Ada Kepastian

22 Juni 2026 - 10:00 WIB

Sego Rongewu Episode III seri 28 Bersama PT Terminal Peti Kemas, Sukses dengan Antusiasme Warga Pakal di Taman Cahaya

21 Juni 2026 - 16:00 WIB

IABO 2026 Pameran Pengetahuan Ilmiah Biologi, Kemampuan Penelitian, dan Keterampilan Berpikir Kritis

16 Juni 2026 - 12:00 WIB

Trending di Komunitas