“Upaya perbaikan sekolah seharusnya dilakukan melalui mekanisme kedinasan yang terukur, bukan dengan cara mempermalukan bawahan di depan publik demi kepentingan eksposur.”
Kedua, kontradiksi dengan nilai kearifan lokal “Sunda”. Iwan mengungkapkan, sebagai tokoh yang kerap menggaungkan jargon kearifan lokal, tindakan Dedi Mulyadi dalam video tersebut justru bertolak belakang dengan filosofi Sunda “Soméah, Silih Asah, Silih Asuh”. Kepemimpinan Sunda seharusnya mengedepankan etika “ngarumat sesama” dan “mulasara harkat”, bukan mengumbar aib atau kelemahan orang lain untuk konsumsi massa.
Ketiga, komersialisasi jabatan dan masalah etika digital. LPG IKA UPI menyayangkan adanya indikasi kuat bahwa teguran tersebut diproduksi secara visual dengan orientasi monetisasi (mencari keuntungan ekonomi/cuan) dan popularitas semata.
“Menjadikan ruang lingkup pendidikan sebagai objek konten yang menyudutkan guru atau kepala sekolah adalah preseden buruk yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan,” tuturnya.
