Ngatiyana juga menegaskan bahwa kinerja setiap PPPK Paruh Waktu akan terus dipantau dan dinilai secara berkala. Jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang baik dan sasaran tercapai, maka mereka memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
“Kalau 1 tahun masih bisa dipertahankan, mereka masih menjadi PPPK. Tetapi kinerja sasaran tercapai atau tidak hasil evaluasi apabila PPPK paruh waktu tidak bisa memenuhi target atau capaian perjanjian kerja bisa juga diberhentikan,” jelasnya.
Selain itu, Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi tengah mempersiapkan penerapan sistem meritokrasi dan manajemen talenta aparatur yang ditargetkan dapat berjalan penuh pada tahun 2026. “Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan meritokrasi ataupun sistem manajemen talenta untuk penempatan rotasi-rotasi personil,” harapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BKPSDMD Kota Cimahi, Siti Fatonah, dalam laporannya menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen PPPK, termasuk Keputusan MenPAN-RB Nomor 1158 Tahun 2025 mengenai penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
