SAMBAS MEDIA – Semakin carut marutnya manajemen pengeloaan sampah di Bandung Raya, membuat semakin menyeruak berbagai komponen masyarakat di Bandung Barat menyampaikan kekecewaannya dan penolakan terhadap perluasan TPK Sarimukti.
Terakhir Selasa 12 November 2024, berbagai komponen yang tergabung dalam BOOMS/Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa dan LSM se Bandung Barat menyampaikan surat audensi kepada PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk berdiskusi, hanya saja sayang PJ Gubernur tidak berani berhadapan dengan BOOMS sehingga hanya diterima oleh PLT Dinas LH Jabar Dodit, Kepala UPTD OSTR Arip Perdana, beberapa Kepala Bidang serta Satgas Citarum Harum ujar salah seorang peserta audensi.
Pertemuan diawali oleh penyampaian pendapat Didin Suhendar Ketua GM FKPPI yang juga Koordinator BOOMS didampingi Arif Ketua Kembara yang menyampaikan maksud dan tujuan audensi dan menjelaskan bahwa BOOMS merupakan gabungan lebih dari 30 ormas, OKP, LSM dan Mahasiswa yang ada di Bandung Barat yang menyatakan menolak perluasan TPK Sarimukti karena bukan solusi untuk menyelesaikan sampah di Bandung Raya.
Pernyataan penolakan tersebut diperkuat oleh Asep Layung dari Sundawani Wirabuana, Beni PWN, Hendrik FORBAT, Sopian Sekjen KNPI, Asep GRIB, Mulyadi BMI, karena menganggap solusinya bukan dengan perluasan tapi menghadirkan teknologi tepat guna yang disiapkan di Kabupaten/Kota di Bandung Raya dan TPK Sarimukti berikut anggarannya, tentu dengan kapasitas alat menyesuaikan volume sampah yang keluar setiap hari dan diharapkan bisa ada di kecamatan-kecamatan.
