SAMBAS MEDIA, BANDUNG – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat menyoroti pemberian hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai sekitar Rp10,4 miliar kepada Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar pada Tahun Anggaran 2025.
APAK di bawah kepemimpinan Rd. Yadi Suryadi mempertanyakan transparansi proses penganggaran, verifikasi penerima, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD tersebut.
Sorotan itu muncul menyusul sejumlah pemberitaan yang mengangkat alokasi hibah kepada yayasan tersebut, termasuk terkait kronologi pendirian badan hukum, proses penganggaran, serta dugaan hubungan profesional pengurus yayasan dengan lingkungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Berdasarkan informasi yang dikutip dalam pemberitaan, Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa memperoleh pengesahan badan hukum pada 29 April 2025 dengan nomor AHU-0007137.AH.01.04 Tahun 2025. Sementara Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) disebut ditandatangani pada 3 Oktober 2025 dengan nomor 2451/KU.03.11.02/KESBAK.
Rentang waktu tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai waktu pengajuan proposal, proses verifikasi, pemberian rekomendasi, hingga pengalokasian anggaran dalam dokumen APBD maupun perubahan APBD 2025.
APAKK juga menyoroti ketentuan persyaratan penerima hibah, khususnya mengenai usia badan hukum yayasan. Organisasi tersebut mendorong agar pemeriksaan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku pada Tahun Anggaran 2025, termasuk Pergub Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021.
























