Menu

Mode Gelap
BGN Libatkan Sekolah dan Pemda Perkuat Validasi Data Penerima Makan Bergizi Gratis Eat Grill.id Hadir di Bandung, Tawarkan Konsep AYCE dengan Pelayanan Setara dan Makan Sepuasnya YELLO Hotel Paskal Bandung Perkenalkan Paket Wedding, Ulang Tahun, dan Table Manner dengan Konsep Kekinian Sosialisasi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Wilayah 4 Disdik Kabupaten Bandung Enam Terduga Pelaku Perundungan Siswi di Tana Toraja Diamankan Polisi ibis Bandung Trans Studio Tawarkan Paket Liburan Sekolah Lengkap dengan Tiket Trans Studio Bandung

Pemerintahan

BGN Libatkan Sekolah dan Pemda Perkuat Validasi Data Penerima Makan Bergizi Gratis

Perbesar

Ilustrasi: Siswa menyantap paket menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Babadan, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (16/5/2026). ANTARA.

SAMBAS MEDIA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat proses validasi data penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok sasaran, mulai dari peserta didik hingga ibu hamil dan balita, dapat menerima manfaat program secara tepat sasaran dan merata.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan bahwa akurasi data menjadi faktor penting dalam keberhasilan program nasional tersebut. Oleh karena itu, BGN menggandeng berbagai pihak, termasuk sekolah, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.

Menurut Sony, proses validasi dilakukan dengan mencocokkan data penerima manfaat yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta santri di pondok pesantren. Pendataan dilakukan secara berjenjang agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan tidak ada kelompok yang seharusnya menerima manfaat tetapi justru terlewat dari pendataan,” ujarnya, Senin.

Sebagai upaya meningkatkan transparansi, BGN juga membuka akses hasil validasi data melalui sistem dasbor yang dapat dipantau oleh berbagai pemangku kepentingan. Kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga pemerintah daerah didorong untuk turut melakukan pengecekan data penerima manfaat di wilayah masing-masing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sosialisasi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Wilayah 4 Disdik Kabupaten Bandung

30 Mei 2026 - 15:22 WIB

Home Visit dan Penyerahan Bantuan Sosial kepada PPKS di Kelurahan Baros dan Kelurahan Padasuka

29 Mei 2026 - 13:00 WIB

Kejati Jabar Laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban Wujudkan Kepedulian Sosial

29 Mei 2026 - 11:00 WIB

Pemahaman “Jaga Warga Hebat, RW Bermartabat Bersama Perwal Nomor 11 Tahun 2024” Kecamatan Bandung Kulon

26 Mei 2026 - 16:00 WIB

Pelayanan Hari Pertama SPMB Sekolah Maung di SMKN 1 Cimahi Bantu Kendala Pendaftaran

25 Mei 2026 - 20:52 WIB

Trending di Pemerintahan
Exit mobile version