Ia menilai keberadaan masjid memberikan manfaat luas sehingga kepentingan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mencari solusi.
“Hari ini sudah bukan bicara masalah milik siapa, tetapi penerima manfaatnya adalah masyarakat,” katanya.
Dorong Pemerintah dan Nazhir Duduk Bersama
Umar menilai keberagaman elemen yang hadir dalam pertemuan tersebut seharusnya menjadi modal untuk membangun solusi bersama. Ia mengingatkan agar persoalan Masjid Agung Bandung tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok.
Menurutnya, setiap pihak memiliki posisi dan kewenangan masing-masing. Nazhir memiliki amanah dalam pengelolaan wakaf, pemerintah memiliki fungsi sesuai ketentuan, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui dan mengawal keberlangsungan fungsi masjid.
“Jangan saling mengambil kewenangan. Jangan pula saling melepaskan tanggung jawab. Semua pihak harus duduk sesuai porsinya, kemudian mencari jalan keluar yang paling baik untuk masyarakat,” ujar Umar.
Ia juga mendorong agar komunikasi antara pihak Nazhir dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bandung kembali dibangun secara terbuka.
