Perubahan pola dukungan operasional, menurutnya, perlu dijelaskan secara transparan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi Masjid Agung Bandung.
“Jangan berhenti di forum. Jangan berhenti di pemberitaan. Jangan berhenti di pernyataan. Kalau memang peduli, harus ada langkah nyata,” tegasnya.
Umar mengatakan langkah selanjutnya dapat berupa peninjauan langsung kondisi fisik masjid, dokumentasi titik-titik kerusakan, pembahasan kebutuhan operasional secara terbuka, serta komunikasi dengan pemerintah dan pihak terkait.
Ia menegaskan, Masjid Agung Bandung tidak sekadar bangunan. Di dalamnya terdapat aktivitas ibadah, kegiatan sosial, pelayanan masyarakat serta aktivitas ekonomi yang melibatkan warga di kawasan sekitar.
“Ketika berbicara tentang Masjid Agung Bandung, jangan hanya bertanya siapa yang memiliki atau siapa yang mengelola. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana manfaatnya tetap dirasakan masyarakat dan bagaimana masjid ini tetap terjaga,” ujarnya.
