Menu

Mode Gelap
Mahasiswa INU Ciamis Desak Penelusuran Dugaan Intimidasi dan Kebocoran Informasi Aksi Demonstrasi STIKOM Bandung Dorong Mahasiswa Adaptif di Era Disrupsi Digital Lewat STIKOM Expo 2026 Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi Gelar Konferensi Pers Terkait Rebranding RSUD Cibabat GAUL 2026 Hadirkan Kolaborasi Ekonomi Kreatif, Film Ra.ha.yu Jadi Simbol Sinergi Lintas Sektor IRPRO 2026 Sukses Digelar di Bandung, Satukan Peneliti Muda dari 12 Negara dalam Ajang Inovasi Global Disdikbud Kabupaten Subang Laksanakan Uji Kompetensi Guru, Kasubag Umpeg Turut Awasi Pelaksanaan di SMPN 4 Subang

Pemerintahan

Gebyar Sadulur Disabilitas Hadirkan Layanan Adminduk Inklusif dan Bebas Diskriminasi

badge-check

Gebyar Sadulur Disabilitas Hadirkan Layanan Adminduk Inklusif dan Bebas Diskriminasi Perbesar

SAMBAS MEDIA, CIMAHIPemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar Gebyar Adminduk Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas “Sadulur Disabilitas” pada Kamis (14/08/2025) di Aula SLBN-A Citeureup.

Program yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini digelar serentak se Jawa Barat dan dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mewakili Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi. Program ini digagas untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) inklusif dan bebas diskriminasi.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartadji, menjelaskan bahwa tujuan program ini adalah memberikan kemudahan pelayanan dokumen kependudukan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas, membangun kolaborasi lintas sektor, serta menjadi media pemahaman bersama terkait pelayanan publik yang egaliter dan non-diskriminatif.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi, Hela Haerani, yang mewakili Wali Kota Ngatiyana, menyebut kegiatan ini sebagai tindak lanjut program provinsi yang patut diapresiasi. “Penyandang disabilitas memerlukan perhatian dan pelayanan lebih. Anak-anak di SLB, misalnya, wajib memiliki identitas kependudukan nasional agar pelayanan publik yang mereka terima maksimal,” ujarnya.

Hela Haerani menegaskan bahwa pelayanan adminduk adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. “Profesionalisme, kecakapan teknis, dan semangat kolaboratif adalah kunci. Kita tidak boleh membiarkan satu pun warga tertinggal dalam pemenuhan hak-haknya,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi Gelar Konferensi Pers Terkait Rebranding RSUD Cibabat

30 Juli 2026 - 14:00 WIB

Program Pengabdian Masyarakat Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Bandung Kembangkan Instrumen Evaluasi Pengetahuan CPPB-IRT

22 Juli 2026 - 14:00 WIB

Sosialisasi Hasil Kajian Rebranding RSUD CIBABAT menjadi RSUD Wijaya Mulya

21 Juli 2026 - 13:00 WIB

Edukasi dan Sosialisasi Literasi Keuangan serta Pembiayaan APBN

16 Juli 2026 - 14:00 WIB

Pelepasan Mahasiswa Peserta Program PROBIDIK Gema Jawa Barat dan Penanggulangan MoU SMK bersama Dunia Industri

14 Juli 2026 - 10:00 WIB

Trending di Pemerintahan