SAMBAS MEDIA, BANDUNG – Kepala Kanwil KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, membentuk Tim Telaah dan Kajian HAM untuk menginisiasi penyusunan buku pencegahan pelanggaran HAM di lingkungan pemasyarakatan, meliputi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 13 Oktober 2026.
Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik di lingkungan pemasyarakatan, seperti keberadaan kamar mewah dan praktik pungutan liar (pungli). Berbagai persoalan tersebut menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang sistematis untuk meminimalkan risiko pelanggaran HAM serta memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga binaan.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Prita Annistya Rukmi, serta para calon Analis HAM.
Buku ini diharapkan menjadi panduan praktis sekaligus bahan masukan bagi perbaikan tata kelola pemasyarakatan, termasuk dalam mengidentifikasi potensi risiko dan merumuskan langkah pencegahan pelanggaran HAM. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak warga binaan dan anak binaan.
Melalui pembentukan Tim Telaah dan Kajian HAM, Kanwil KemenHAM Jawa Barat berkomitmen mendorong tata kelola pemasyarakatan yang lebih baik, akuntabel, dan berperspektif HAM demi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat.*
(Red)
