Menu

Mode Gelap
Ekonomi Tak Pulih Cepat? Justru di Sini Neoliberalisme Ketahuan Busuk Di Sela Sidang Terbuka UNPAR, Rektor UKMC Jajaki Kerja Sama International Conference dengan Politeknik Praktisi Bandung AstraVera Edu Fair SMAN 11 Bandung Bersinar untuk Mengubah Terang untuk Menginspirasi Pos Bindu “Mawar Bodas” Perumnas Cijerah 1 RW 05 Milad Ke-19 Wujudkan Lansia Bahagia STEBI BINA ESSA Gandeng Proskill Entrepreneur Academy, Bekali Mahasiswa Keterampilan Public Speaking DPP XTC Indonesia Gelar Rapat Kerja Awal Tahun, Perkuat Evaluasi dan Strategi Organisasi

Pendidikan

Orang Tua Siswa Keluhkan Kewajiban Beli Buku LKS di Karawang, Padahal Sudah Digratiskan

badge-check


Ilustrasi - Siswa sedang mencari buku pelajaran di toko buku Perbesar

Ilustrasi - Siswa sedang mencari buku pelajaran di toko buku

SAMBAS MEDIA, KARAWANG – Sejumlah orang tua siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengeluhkan kewajiban membeli paket buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan harga mencapai Rp150.000 hingga Rp200.000 per anak. Praktik ini dinilai memberatkan, apalagi dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Ketua Gerakan Taruna Indonesia, Victor Edison, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari para orang tua sejak beberapa hari terakhir. Mereka diarahkan untuk membeli LKS di toko buku tertentu, bahkan ada yang diarahkan ke kontrakan khusus yang menjual paket LKS.

“Padahal, buku LKS seharusnya sudah digratiskan karena sudah disubsidi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi kenyataannya, masih ada sekolah yang mewajibkan orang tua membeli,” kata Victor di Karawang, Minggu (20/7/2025).

Ia menambahkan, praktik jual beli ini tidak hanya memberatkan, tetapi juga bertentangan dengan aturan. Surat Instruksi Bupati Karawang Nomor: 100.3.4.2/322/Inspt/2025 secara tegas melarang segala bentuk pungutan di satuan pendidikan negeri, termasuk pengadaan LKS, buku pelajaran, bahan ajar, maupun seragam sekolah.

“Ini sudah jelas pelanggaran. Tapi setiap tahun kejadian serupa berulang, menandakan lemahnya pengawasan dan penindakan dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Di Sela Sidang Terbuka UNPAR, Rektor UKMC Jajaki Kerja Sama International Conference dengan Politeknik Praktisi Bandung

15 Januari 2026 - 21:06 WIB

AstraVera Edu Fair SMAN 11 Bandung Bersinar untuk Mengubah Terang untuk Menginspirasi

15 Januari 2026 - 14:19 WIB

Setelah 10 tahun Menanti, Akhirnya SMKN 1 Arjasari Memiliki Gedung Sendiri

9 Januari 2026 - 20:14 WIB

SMK Kesehatan Bhakti Kencana Cimahi Gelar Pesta Jawara “Look Who We Are”

24 Desember 2025 - 09:00 WIB

Market Day dan Porseni JUARA SMK Wiraswasta Cimahi Wujudkan Siswa Unggul

23 Desember 2025 - 09:00 WIB

Trending di Pendidikan