Menu

Mode Gelap
Aktivis Kampung Dodi Permana Kembali Dipanggil Polda Jabar, Siap Penuhi Proses Hukum bank bjb Perkuat Literasi Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas bersama OJK Jawa Barat Koreksi terhadap Kebijakan Pendidikan di Jabar Tentang Sekolah Maung Kolaborasi PT Chlorine dalam Workshop Forum MGMP KIK SMK se-Jawa Barat, Manfaatkan AI dalam Bahan Ajar Teach for Indonesia Student Community BINUS Bandung Gelar Sosialisasi dan Penanaman Pohon di Cikapundung LAKI-KBB Dukung DPRD Jabar Bentuk Pansus, BATALKAN hasil PCMB, Usut Dugaan Korupsi di Disdik Jabar

Pendidikan

Orang Tua Siswa Keluhkan Kewajiban Beli Buku LKS di Karawang, Padahal Sudah Digratiskan

badge-check

Ilustrasi - Siswa sedang mencari buku pelajaran di toko buku Perbesar

Ilustrasi - Siswa sedang mencari buku pelajaran di toko buku

SAMBAS MEDIA, KARAWANG – Sejumlah orang tua siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengeluhkan kewajiban membeli paket buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan harga mencapai Rp150.000 hingga Rp200.000 per anak. Praktik ini dinilai memberatkan, apalagi dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Ketua Gerakan Taruna Indonesia, Victor Edison, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari para orang tua sejak beberapa hari terakhir. Mereka diarahkan untuk membeli LKS di toko buku tertentu, bahkan ada yang diarahkan ke kontrakan khusus yang menjual paket LKS.

“Padahal, buku LKS seharusnya sudah digratiskan karena sudah disubsidi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi kenyataannya, masih ada sekolah yang mewajibkan orang tua membeli,” kata Victor di Karawang, Minggu (20/7/2025).

Ia menambahkan, praktik jual beli ini tidak hanya memberatkan, tetapi juga bertentangan dengan aturan. Surat Instruksi Bupati Karawang Nomor: 100.3.4.2/322/Inspt/2025 secara tegas melarang segala bentuk pungutan di satuan pendidikan negeri, termasuk pengadaan LKS, buku pelajaran, bahan ajar, maupun seragam sekolah.

“Ini sudah jelas pelanggaran. Tapi setiap tahun kejadian serupa berulang, menandakan lemahnya pengawasan dan penindakan dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kolaborasi PT Chlorine dalam Workshop Forum MGMP KIK SMK se-Jawa Barat, Manfaatkan AI dalam Bahan Ajar

14 Juni 2026 - 10:00 WIB

Teach for Indonesia Student Community BINUS Bandung Gelar Sosialisasi dan Penanaman Pohon di Cikapundung

13 Juni 2026 - 14:00 WIB

SMK TI Pembangunan Cimahi: Dari Ruang Kelas menuju Masa Depan, PTN Tembus, Industri Menyambut

12 Juni 2026 - 13:37 WIB

Pameran Fotografi Jurusan Produksi Film SMKN 5 Bandung “Lenscapt 2026: Within the Frame of Fantasy”

4 Juni 2026 - 13:00 WIB

Pagelaran Apresiasi Sastra Kolaboratif Vol.3 SMKN 5 Bandung dalam Puisi dan Drama

3 Juni 2026 - 14:00 WIB

Trending di Pendidikan