SAMBAS MEDIA, BANDUNG – Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) Wilayah Jawa Barat menolak dan mengecam keras keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan banding ke PT TUN Bandung. Langkah ini dilakukan meski PTUN Bandung pada 22 Juli 2026 telah memutus: SK Gubernur tentang UMSK Tahun 2026 cacat hukum total dan tidak sah.
Pada 31 Juli 2026, Pemprov Jabar mengajukan upaya banding—sehingga pelaksanaan putusan yang memberi keadilan bagi ribuan tenaga kerja di seluruh Jawa Barat terhenti sementara.
“Sikap ini bukanlah upaya hukum yang wajar, melainkan bukti nyata keberpihakan berat sebelah. Penguasa justru menahan hak hidup buruh demi mempertahankan kebijakan yang sudah dinilai salah oleh pengadilan,” ujar Pimpinan Wilayah SBNI Jawa Barat secara tegas.
Menurut SBNI, Pemprov Jabar mengabaikan prinsip kepastian hukum, tidak menghormati masukan sah Bupati dan Walikota, serta menunda keadilan yang sudah seharusnya berjalan segera. Penundaan ini langsung berdampak pada daya beli, kelangsungan hidup keluarga pekerja, serta mencoreng wibawa pemerintahan yang seharusnya netral dan taat hukum.
