Menu

Mode Gelap
FKSS Jawa Barat Kritik Keras PCMB dalam Sistem SPMB 2026/2027 Deklarasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) dalam Pemenuhan Hak Anak SMK TI Pembangunan Cimahi: Dari Ruang Kelas menuju Masa Depan, PTN Tembus, Industri Menyambut 504 Siswa SMK Adu Keahlian di LKS Tingkat Jabar 2026 Audiensi dan Aksi Aktivis serta Pemerhati Pendidikan Jawa Barat terkait Karut Marut SPMB 2026/2027 Disdik Jabar Kelola PCMB 2026 Bermasalah dan Penuh Polemik, Pengelolaan SPMB Dialihkan ke Diskominfo

Tokoh

Agus Flores Desak Presiden Evaluasi Menkumham: “Jangan Sibuk Urus SKCK Saja!”

badge-check

Agus Flores Desak Presiden Evaluasi Menkumham: “Jangan Sibuk Urus SKCK Saja!” Perbesar

SAMBAS MEDIA – Ketua Umum PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, R. Mas MH Agus Rugiarto SH, atau yang dikenal sebagai Agus Flores, kembali menyuarakan kritik keras terhadap kinerja Menteri Hukum dan HAM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat secara menyeluruh.

“Sudah saatnya Presiden mengevaluasi Menteri HAM. Jangan hanya diam dan sibuk mengurusi administrasi seperti SKCK, sementara di tanah Papua saudara-saudara kita—termasuk aparat negara—menjadi korban kekerasan bersenjata,” ujarnya lantang. (13-04-2025)

Ia menegaskan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya soal dokumen administratif, melainkan juga mencakup pembiaran terhadap kekerasan bersenjata, perampasan tanah adat, dan ketidakadilan yang menimpa masyarakat di wilayah konflik seperti Papua.

“Dimana suara Menteri HAM saat aparat Polri ditembak oleh OPM? Dimana kehadiran negara saat masyarakat adat kehilangan tanahnya karena korporasi besar? Jangan hanya sibuk bicara HAM di ruang ber-AC, turun ke lapangan! Rasakan penderitaan rakyat,” tegas Agus Flores yang juga dikenal sebagai tokoh pengacara senior dan pegiat sosial.

Lebih lanjut, PW FRN Counter Polri mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Termasuk mereka yang berada di wilayah-wilayah terpinggirkan, yang hak-haknya kerap terabaikan.

“Kami dari PW FRN siap mendukung Polri dalam menjaga keamanan di Papua dan wilayah lain. Tapi pemerintah pusat, khususnya Menteri HAM, juga harus hadir! Jangan hanya muncul saat urusan politik,” pungkasnya.***

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

FKSS Jawa Barat Kritik Keras PCMB dalam Sistem SPMB 2026/2027

12 Juni 2026 - 19:09 WIB

Launching Media Sosial, Umar Komarudin Ajak Anak Muda Peduli Isu Sosial dan Kemanusiaan

29 Mei 2026 - 18:00 WIB

FKSS Jabar: Sekolah Maung Berpotensi Menciptakan Diskriminatif dalam Dunia Pendidikan

27 April 2026 - 11:00 WIB

Solusi Made Hiroki pada Masalah Sampah di Bali melalui Mesin Pemusnah Sampah tanpa Asap

14 April 2026 - 11:55 WIB

LPG IKA UPI Keberatan Pengontenan Teguran Kepala Sekolah oleh Gubernur Jabar di Media Sosial

6 April 2026 - 11:00 WIB

Trending di Pendidikan