Menu

Mode Gelap
AKPI Jawa Barat Resmikan Kantor Sekretariat, Perkuat Peran Kurator Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah Harmonisasikan Kesejahteraan di Sekolah, PGRI Kota Cimahi Gelar Talkshow Kesehatan Mental Angkat Isu Transformasi Bisnis Berkelanjutan, 189 Kandidat Doktor Manajemen dari Seluruh Indonesia Kumpul di UNPAR PPPAU Jatim Gelar Bakti Sosial Khitan Massal Menyambut Bulan Bakti TNI AU ke-79 Sosialisasi Program Kerja SMP Negeri 1 Margahayu Tahun Ajaran 2026-2027 Patriot Unpad Bertemu Bupati Fakfak, Bahas Potensi dan Tantangan Pengembangan Kawasan Bomberay-Tomage

Tokoh

Agus Flores Desak Presiden Evaluasi Menkumham: “Jangan Sibuk Urus SKCK Saja!”

badge-check

Agus Flores Desak Presiden Evaluasi Menkumham: “Jangan Sibuk Urus SKCK Saja!” Perbesar

SAMBAS MEDIA – Ketua Umum PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, R. Mas MH Agus Rugiarto SH, atau yang dikenal sebagai Agus Flores, kembali menyuarakan kritik keras terhadap kinerja Menteri Hukum dan HAM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat secara menyeluruh.

“Sudah saatnya Presiden mengevaluasi Menteri HAM. Jangan hanya diam dan sibuk mengurusi administrasi seperti SKCK, sementara di tanah Papua saudara-saudara kita—termasuk aparat negara—menjadi korban kekerasan bersenjata,” ujarnya lantang. (13-04-2025)

Ia menegaskan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya soal dokumen administratif, melainkan juga mencakup pembiaran terhadap kekerasan bersenjata, perampasan tanah adat, dan ketidakadilan yang menimpa masyarakat di wilayah konflik seperti Papua.

“Dimana suara Menteri HAM saat aparat Polri ditembak oleh OPM? Dimana kehadiran negara saat masyarakat adat kehilangan tanahnya karena korporasi besar? Jangan hanya sibuk bicara HAM di ruang ber-AC, turun ke lapangan! Rasakan penderitaan rakyat,” tegas Agus Flores yang juga dikenal sebagai tokoh pengacara senior dan pegiat sosial.

Lebih lanjut, PW FRN Counter Polri mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Termasuk mereka yang berada di wilayah-wilayah terpinggirkan, yang hak-haknya kerap terabaikan.

“Kami dari PW FRN siap mendukung Polri dalam menjaga keamanan di Papua dan wilayah lain. Tapi pemerintah pusat, khususnya Menteri HAM, juga harus hadir! Jangan hanya muncul saat urusan politik,” pungkasnya.***

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ketum PMPRI Desak KPK dan BPKP Usut Tuntas Dugaan Mark-Up Gembok Ditjen PAS Senilai Rp 92 Miliar

6 Juli 2026 - 14:00 WIB

Tsunami Penarikan Berkas di Sekolah Swasta Apabila Ada Tambahan Kuota Sekolah Negeri

2 Juli 2026 - 13:00 WIB

Suhu Politik Memanas, Ketum PMPRI Rohimat Joker Minta Pemimpin Kota Bandung Saling Menjaga Keharmonisan

1 Juli 2026 - 13:00 WIB

FKSS Jabar Minta Kejelasan terkait Penambahan Kuota di Sekolah Negeri

24 Juni 2026 - 14:00 WIB

FKSS SMA Jawa Barat Dukung MoU Sekolah Swasta Tetapi Harus Ada Kepastian

22 Juni 2026 - 10:00 WIB

Trending di Komunitas