Menu

Mode Gelap
Pameran Karya P5 Gaya Hidup Berkelanjutan “Zero Waste” SMA Pasundan 2 Cimahi Jalur Domisili Khusus SPMB Solusi Atau Masalah Baru Bagi Satuan Pendidikan Penerapan Cagar Budaya Cegah Alih Fungsi dan Perombakan Bangunan Bersejarah Chronosphere Pelepasan Angkatan 48 dan 49 SMKN 1 Cimahi Rakor SMK BLUD dan Upaya Strategis Penyelesaian Masalah Pengangguran Terbuka di Jawa Barat Groundbreaking Pembangunan Tangki Septik Individual Menuju Cimahi Bebas Kumuh dan Sanitasi Aman

Tokoh

Agus Flores Desak Presiden Evaluasi Menkumham: “Jangan Sibuk Urus SKCK Saja!”

Perbesar

SAMBAS MEDIA – Ketua Umum PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, R. Mas MH Agus Rugiarto SH, atau yang dikenal sebagai Agus Flores, kembali menyuarakan kritik keras terhadap kinerja Menteri Hukum dan HAM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat secara menyeluruh.

“Sudah saatnya Presiden mengevaluasi Menteri HAM. Jangan hanya diam dan sibuk mengurusi administrasi seperti SKCK, sementara di tanah Papua saudara-saudara kita—termasuk aparat negara—menjadi korban kekerasan bersenjata,” ujarnya lantang. (13-04-2025)

Ia menegaskan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya soal dokumen administratif, melainkan juga mencakup pembiaran terhadap kekerasan bersenjata, perampasan tanah adat, dan ketidakadilan yang menimpa masyarakat di wilayah konflik seperti Papua.

“Dimana suara Menteri HAM saat aparat Polri ditembak oleh OPM? Dimana kehadiran negara saat masyarakat adat kehilangan tanahnya karena korporasi besar? Jangan hanya sibuk bicara HAM di ruang ber-AC, turun ke lapangan! Rasakan penderitaan rakyat,” tegas Agus Flores yang juga dikenal sebagai tokoh pengacara senior dan pegiat sosial.

Lebih lanjut, PW FRN Counter Polri mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Termasuk mereka yang berada di wilayah-wilayah terpinggirkan, yang hak-haknya kerap terabaikan.

“Kami dari PW FRN siap mendukung Polri dalam menjaga keamanan di Papua dan wilayah lain. Tapi pemerintah pusat, khususnya Menteri HAM, juga harus hadir! Jangan hanya muncul saat urusan politik,” pungkasnya.***

(Red)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

H. Rustiyana, Sekdisdik KBB Kandidat PNS Berprestasi Jabar dengan Karya Jurnal Pendidikan KINANTI

14 Juni 2025 - 12:19 WIB

Hadapi Dengan Ketenangan dan Sikap Bijak Terkait Kebijakan Pendidikan

6 Mei 2025 - 02:36 WIB

Profil Shandy Makhardika Akrab Dipanggil “SHANDY GODA“ Dalam Dunia Komunikasi Publik dan Broadcasting

30 April 2025 - 16:56 WIB

Jalan Spiritual Agus Flores: Dari Karisma Pemimpin Menuju Pengabdi Sejati

11 April 2025 - 14:00 WIB

Strategi TERATUR Atasi “Post Holiday Blues” Anak Menjelang Masuk Sekolah

7 April 2025 - 12:12 WIB

Trending di Tokoh
Exit mobile version