Menu

Mode Gelap
Dipimpin Sosok Muda Kelahiran 90-an, Dua Kampus Bandung dan Palembang Jalin Kerja Sama Tridharma FKSS SMA Jabar Minta Kejelasan Mekanisme Bantuan bagi Sekolah Swasta Kerja Sama Aktivis Kampung Dodi Permana Kembali Dipanggil Polda Jabar, Siap Penuhi Proses Hukum bank bjb Perkuat Literasi Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas bersama OJK Jawa Barat Koreksi terhadap Kebijakan Pendidikan di Jabar Tentang Sekolah Maung Launching Car Free Day Cimahi, Upaya Membangun Kualitas Hidup Masyarakat

Pemerintahan

BGN Libatkan Sekolah dan Pemda Perkuat Validasi Data Penerima Makan Bergizi Gratis

badge-check

Ilustrasi: Siswa menyantap paket menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Babadan, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (16/5/2026). ANTARA. Perbesar

Ilustrasi: Siswa menyantap paket menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Babadan, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (16/5/2026). ANTARA.

SAMBAS MEDIA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat proses validasi data penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok sasaran, mulai dari peserta didik hingga ibu hamil dan balita, dapat menerima manfaat program secara tepat sasaran dan merata.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan bahwa akurasi data menjadi faktor penting dalam keberhasilan program nasional tersebut. Oleh karena itu, BGN menggandeng berbagai pihak, termasuk sekolah, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.

Menurut Sony, proses validasi dilakukan dengan mencocokkan data penerima manfaat yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta santri di pondok pesantren. Pendataan dilakukan secara berjenjang agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan tidak ada kelompok yang seharusnya menerima manfaat tetapi justru terlewat dari pendataan,” ujarnya, Senin.

Sebagai upaya meningkatkan transparansi, BGN juga membuka akses hasil validasi data melalui sistem dasbor yang dapat dipantau oleh berbagai pemangku kepentingan. Kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga pemerintah daerah didorong untuk turut melakukan pengecekan data penerima manfaat di wilayah masing-masing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Launching Car Free Day Cimahi, Upaya Membangun Kualitas Hidup Masyarakat

14 Juni 2026 - 14:00 WIB

Deklarasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) dalam Pemenuhan Hak Anak

12 Juni 2026 - 15:00 WIB

504 Siswa SMK Adu Keahlian di LKS Tingkat Jabar 2026

12 Juni 2026 - 10:00 WIB

Disdik Jabar Kelola PCMB 2026 Bermasalah dan Penuh Polemik, Pengelolaan SPMB Dialihkan ke Diskominfo

10 Juni 2026 - 14:00 WIB

Kolaborasi Lintas Sektoral, Pemkab Bandung Susun Strategi Tangani Banjir, Sampah dan Kekeringan

10 Juni 2026 - 10:00 WIB

Trending di Pemerintahan