Menu

Mode Gelap
Disdikbud Kabupaten Subang Laksanakan Uji Kompetensi Guru, Kasubag Umpeg Turut Awasi Pelaksanaan di SMPN 4 Subang Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Hadirkan HANA Japanese Pop-Up Kitchen, Nikmati Signature 8-Course Omakase Program Pengabdian Masyarakat Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Bandung Kembangkan Instrumen Evaluasi Pengetahuan CPPB-IRT Sosialisasi Hasil Kajian Rebranding RSUD CIBABAT menjadi RSUD Wijaya Mulya Bandung Max Independent Rayakan Satu Dekade, Perkuat Solidaritas Bikers Lewat Max Mania 2026 Edukasi dan Sosialisasi Literasi Keuangan serta Pembiayaan APBN

Organisasi

FMPP: SPMB Provinsi Jawa Barat 2026 Dinilai Membingungkan, Mana Hak Masyarakat Miskin?

badge-check

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Perbesar

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

Program afirmasi memang bertujuan membantu keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan, namun bantuan tersebut tidak seharusnya menghilangkan hak dasar siswa untuk memilih sekolah yang dianggap paling sesuai dengan harapan dan masa depannya.

Banyak orang tua merasa kebingungan ketika mendapati pilihan sekolah negeri tidak tersedia dalam sistem, sementara opsi yang muncul justru sekolah swasta. Padahal selama ini sekolah negeri dipandang sebagai pilihan yang lebih terjangkau dan menjadi harapan utama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Jika benar sistem secara otomatis mengalihkan siswa miskin ke sekolah swasta tanpa memberikan kesempatan memilih sekolah negeri yang masih menjadi tujuan mereka, maka hal ini berpotensi menimbulkan persepsi diskriminatif, ungkap Illa Setiawati.

Illa Setiawati menambahkan bahwa warga miskin seolah hanya diberi pilihan berdasarkan apa yang tersedia dalam sistem, bukan berdasarkan aspirasi dan keinginan mereka.

Pendidikan yang berkeadilan tidak hanya berbicara tentang tersedianya bangku sekolah, tetapi juga tentang kesetaraan kesempatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ketum PMPRI Desak KPK dan BPKP Usut Tuntas Dugaan Mark-Up Gembok Ditjen PAS Senilai Rp 92 Miliar

6 Juli 2026 - 14:00 WIB

Suhu Politik Memanas, Ketum PMPRI Rohimat Joker Minta Pemimpin Kota Bandung Saling Menjaga Keharmonisan

1 Juli 2026 - 13:00 WIB

APAK Soroti Kinerja Inspektorat, Minta Pengawasan Daerah Tidak Sekadar Formalitas

15 Juni 2026 - 19:00 WIB

LAKI-KBB Dukung DPRD Jabar Bentuk Pansus, BATALKAN hasil PCMB, Usut Dugaan Korupsi di Disdik Jabar

13 Juni 2026 - 13:00 WIB

FKSS Jawa Barat Kritik Keras PCMB dalam Sistem SPMB 2026/2027

12 Juni 2026 - 19:09 WIB

Trending di Organisasi