SAMBAS MEDIA, BANDUNG – Menyikapi besarnya anggaran DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp 92 miliar menjadi sorotan tajam masyarakat saat ini, dimana dengan jumlah anggota DPRD hanya 45 orang, publik menilai besaran anggaran tersebut belum mencerminkan rasa keadilan fiskal, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dan alokasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Ketua Umum Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR) Marcky Polii S.E yang dijuluki “Si Raja Data” oleh seluruh pengurus dan anggota Inakor di seluruh Indonesia, Senin (12/01/2026), menganggap hal itu merupakan suatu hal yang wajar dan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapatnya dan dilindungi oleh undang – undang.
“Akan tetapi kritikan ini terlalu dini, dikarenakan anggaran 92 M di DPRD Kota Cimahi sebelum diketok palu sudah melalui proses dan kajian sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Marcky.
“Selama dua tahun terakhir ini penggunaan anggaran di DPRD Kota Cimahi dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak ada temuan pelanggaran apapun, ini membuktikan bahwa Sekretariat Dewan dan DPRD Kota Cimahi sangat akuntabel dalam menggunakan anggaran yang digelontorkan, untuk itu masyarakat juga harus memberi apresiasi terhadap Sekwan dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Cimahi” jelas Marcky kembali.
