Menu

Mode Gelap
Kejati Jabar Gelar Kegiatan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 1 Padalarang Kolaborasi CSA Indonesia, Q-SYS, dan Shure Hadirkan Pusat Teknologi Terintegrasi Jaksa Sahabat Guru Ciptakan Sekolah yang Aman dan Nyaman, Anti Bullying serta Anti Kekerasan Gentra Lestari Budaya hadir di Paguyuban BANDUNGARIUNG Membawa UMKM Lokal ke Global Ketua Umum DePA-RI Minta Menteri Haji Tidak Ceroboh Soal War Tiket Haji Road to YKABF 2026 Digelar, Picu Antusiasme Menuju Perhelatan Utama

Pemerintahan

Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM dalam Rangka Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Cimahi

badge-check

Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM dalam Rangka Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Cimahi Perbesar

SAMBAS MEDIA – Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi, melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional penguatan ekonomi kerakyatan, Kamis (15/05/2025).

Kunjungan ini dalam rangka meninjau pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) untuk pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, sebuah inisiatif strategis pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat terbawah. Kehadiran Menteri Budi Arie beserta jajaran Kementerian disambut langsung oleh Wali Kota Cimahi beserta jajarannya dan perwakilan masyarakat.

Menteri Budi Arie menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih adalah bentuk kehadiran nyata negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok serta peningkatan produktivitas lokal. “Koperasi ini bukan sekadar alat ekonomi, tetapi instrumen keadilan sosial untuk memastikan sembako terjangkau dan distribusi lebih efisien langsung dari produsen ke masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih dikembangkan sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mencakup bidang simpan pinjam, logistik, distribusi pangan, bahkan pelayanan dasar seperti unit kesehatan dan distribusi gas LPG. Skema ini diyakini dapat memotong rantai distribusi yang panjang, menurunkan harga, serta meningkatkan kesejahteraan di level kelurahan dan desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pentingnya Penguatan Peran Komite dalam Peningkatan Kualitas Madrasah Aliyah

15 April 2026 - 10:00 WIB

Audiensi Kakanwil Kemenag Jabar dan PGMM Bahas Kesejahteraan Guru Madrasah

13 April 2026 - 15:00 WIB

Wujudkan Manusia Hebat, Kakanwil Ingin Jawa Barat Menjadi Kota Madrasah

12 April 2026 - 13:00 WIB

Disdik Jabar kembali Gelar Uji Publik SPMB 2026 Persiapkan Proses Penerimaan yang Lebih Terarah

10 April 2026 - 13:00 WIB

Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Upaya Menjaga Ketahanan Pangan

10 April 2026 - 12:00 WIB

Trending di Pemerintahan