Sejalan dengan tuntutan reformasi sistem, PMPRI mendorong agar pemerintah mengambil langkah radikal dalam membenahi birokrasi imigrasi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi untuk melakukan audit nasional dan membangun sistem pengawasan berbasis digital audit trail yang real-time.
“PMPRI mendesak pemerintah agar segera mewujudkan integrasi data melalui Satu Data Indonesia dan memperkuat sistem pengawasan dengan kecerdasan buatan. Selain itu, penerbitan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Keimigrasian Nasional harus segera dilakukan sebagai payung hukum untuk memberantas para mafia ini. Kita butuh transparansi total agar kedaulatan Indonesia benar-benar terjaga,” pungkas Kang Joker.
Langkah pembersihan di tubuh imigrasi ini dianggap sebagai momentum penting untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia telah melalui prosedur yang sah dan terpantau dengan ketat demi menjaga integritas wilayah nasional.*
(Red)
