Tuntut Audit & Transparansi
Saburo08 mendesak 3 hal kepada Bapenda Kota Bandung dan Inspektorat:
1. Buka data: Berapa jumlah WP di RW 11 Gemuruh yang statusnya dinonaktifkan tahun 2020-2025? Atas dasar SK apa?
2. Audit khusus: Lakukan audit terhadap penurunan data piutang PBB di Kota Bandung. Pastikan bukan “penghapusan fiktif”.
3. Sosialisasi masif: Pastikan program diskon 100% denda sampai ke tingkat RT/RW, bukan hanya spanduk.
“Kami tidak anti bayar pajak. Kami mau bayar yang adil. Jangan sampai yang rajin bayar dirugikan, sementara yang nunggak lama malah datanya dihapus,” tegasnya.
Saburo08 dorong Bapenda Bandung audit data piutang. Jangan sampai program diskon 100% gagal karena data dihapus diam-diam.
Saburo08 juga mengimbau warga Bandung yang mengalami hal serupa untuk melapor dan ikut pendataan. Tujuannya agar program diskon PBB benar-benar menambah kas daerah, bukan jadi alat kepentingan.*
(Red)
