Pernyataan senada juga disampaikan Hendrik Ketua Forbat, Vian Sekjen DPD KNPI, Deni Ketua XTC serta Beni Ketua PWN bahwa sudah saatnya warga Bandung Barat diberi kepercayaan dan diberi peran secara normatif dengan membangun sinergi secara sungguh-sungguh dan konsisten sehingga BOOMS bisa pasang badan membangun kondusifitas serta mengawal Bandung Barat menuju kearah yang lebih baik, ucapnya.
Lain halnya Guras Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI-KBB menandaskan bahwa LAKI sangat mendukung dan menjaga kekompakan dalam internal BOOMS seraya tetap fokus dalam tufoksi mitigasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai indikator disampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa di KBB 95% diduga telah dilakukan pengkondisian pemenang kegiatan, ujarnya.
Yang lebih ironis pengadaan barang dan jasa tersebut diduga dimonopoli oleh segelintir oknum pengusaha yang diketahui penyedia tersebut berdomisili di luar Bandung Barat, yang dipertegas oleh Ketua Gapemil Otang, mengatakan dari mulai kegiatan yang nilainya puluhan milyar sampai yang nilainya dibawah 200 juta dikerjakan oleh pengusaha itu-itu juga, “ari aing urang KBB ngan lalajo hungkul”, ucapnya.
Selain itu LAKI juga banyak menerima pengaduan mengenai proses perijinan di KBB sudah viral “geus mahal lila deuih” atau sudah mahal lama katanya, padahal lahirnya UU Ciptakerja untuk memperpendek rentang kendali serta meminimalisir pungli dan mempermudah proses investasi.
