Adhitia menegaskan, kondisi kemacetan yang terjadi menunjukkan bahwa rekayasa lalu lintas yang sebelumnya telah disiapkan masih perlu disempurnakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Adhitia menambahkan, karakteristik Kota Cimahi sebagai kota perlintasan dan bagian dari kawasan aglomerasi membuat gangguan pada satu ruas jalan dapat memberikan dampak yang luas terhadap lalu lintas kendaraan. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi dan respons yang cepat.
“Kota Cimahi ini kota perlintasan. Ketika ada penutupan ruas jalan, dampaknya bisa luar biasa,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Cimahi juga akan terus mendorong penyelesaian persoalan perlintasan sebidang, termasuk pembangunan Flyover Pusdikpom yang merupakan program Kementerian Perhubungan. Pemerintah Kota Cimahi akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian mengenai kelanjutan pembangunan tersebut.
Ngatiyana menegaskan bahwa pembangunan berbagai infrastruktur tersebut pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan keselamatan, konektivitas, dan kualitas mobilitas masyarakat. Namun, pemerintah menyadari bahwa manfaat tersebut baru dapat dirasakan dalam jangka panjang, sementara masyarakat harus menghadapi dampaknya selama proses pembangunan berlangsung.
Karena itu, Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan, evaluasi rekayasa lalu lintas, memperkuat pengaturan di lapangan, mempercepat pekerjaan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, TNI, Polri, dan pihak pelaksana pembangunan.*
(Red/Bidang IKPS)
