Proses awal dalam seminggu bisa melakukan diskusi kajian yang melibatkan berbagai macam stakeholder, dari perguruan tinggi di Jabar kan ada ITB, UNPAD, IPB, ekpert dari PT PINDAD dan PT DI tentunya diskusi tersebut harus melibatkan masyarakat khususnya warga Bandung Barat yang menjadi korban, tutur Guras.
Lakukan Pilot Projek dalam waktu cepat, setelah hasilnya layak lakukan perbanyak alat sesuai rasio volume sampah yang dihasilkan oleh Kab/Kota di Bandung Raya, tidak perlu menggunakan teknologi yang terlalu rumit, ujarnya.
LAKI-KBB sebagai warga Bandung Barat yang memiliki hak hidup layak dan mendapatkan keadilan, secara paralel sedang mempersiapkan upaya hukum Class Action kepada Pemda Jabar atas kerusakan lingkungan hutan produksi di TPK Sarimukti.
LAKI KBB juga akan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atas dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oknum Pejabat di lingkungan Pemda Jabar, Dinas LH, PTSR, dan pengelola TPK Sarimukti baik yang melakukan penyalahgunaan wewenang, memperkaya orang lain maupun korporasi, agar persoalan sampah selesai paripurna di Bandung Raya, pungkas Guras. (Red)***
