Kebijakan fiskal saat ini mencoba mematahkan pola ini dengan memperkuat pondasi produksi nasional, disiplin anggaran, dan kedaulatan ekonomi—bukan sekadar memperbesar angka pertumbuhan makro.
Oleh karena itu, serangan terhadap Purbaya bukan kritik kebijakan biasa, melainkan bagian dari upaya mempertahankan status quo neolib, yang selama ini lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada rakyat banyak.
Mengamankan Arah Baru
Indonesia tidak dapat lagi tunduk pada narasi dan kepentingan neoliberalisme yang terbukti gagal menyejahterakan rakyat. Kebijakan Purbaya adalah lanjutan dari komitmen ideologis Presiden Prabowo untuk memulihkan kedaulatan ekonomi, yang secara eksplisit dirumuskan dalam pidato kenegaraan dan dirancang agar selaras dengan amanat konstitusi. Serangan yang dilancarkan aktor neolib harus disikapi bukan sebagai opini biasa, tetapi sebagai pertarungan ideologis yang harus dijawab secara politik, intelektual, dan strategi kebijakan yang tegas.
Indonesia perlu kedaulatan ekonomi, pemerataan kekayaan, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan narasi yang terus mempertahankan ketergantungan struktural. Dan dalam konteks itu, keberanian Purbaya — didukung oleh mandat konstitusional presiden — harus dikawal, bukan disabotase.
Neoliberalisme telah menjadikan bangsa ini pasar tanpa kedaulatan. Karena itu, tidak ada ruang untuk kompromi: ia harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya demi memastikan ekonomi Indonesia kembali bekerja untuk rakyat, bukan untuk jaringan rente dan modal asing.
Sawangan, 16 Januari 2026
Bin
(Red)
