Menu

Mode Gelap
Edukasi dan Sosialisasi Literasi Keuangan serta Pembiayaan APBN MPLS Pancawaluya SMK Wiraswasta Cimahi Tahun Ajaran 2026/2027 PAKAR PBB sebagai Upaya Penguatan Karakter Siswa SMPN 7 Cimahi Pelepasan Mahasiswa Peserta Program PROBIDIK Gema Jawa Barat dan Penanggulangan MoU SMK bersama Dunia Industri Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026-2027 Kota Cimahi Festival Asia Afrika 2026 Meriah, Karnaval Budaya Satukan Semangat Persahabatan Antarbangsa

Artikel

Jalur Domisili Khusus SPMB Solusi Atau Masalah Baru Bagi Satuan Pendidikan

Perbesar

SAMBAS MEDIA –  Pemberlakuan jalur domisili khusus di Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bagi sekolah menengah atas negeri yang menjadi penyangga daerah terdekat (kecamatan) yang belum memilliki sekolah negeri dengan menambahkan kuota khusus.

Dengan adanya penambahan kuota khusus bagi sekolah penyangga, tentunya berdampak pada jumlah calon peserta didik di satu rombongan belajar menjadi lebih dari 36. Padahal angka 36 menjadi angka ideal satu rombongan belajar, selain itu siapkan infrastruktur bagi sekolah penyangga guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar saat satu rombongan belajar harus diatas 36 siswa?? Serta bagaimana dampak yang dirasakan oleh sekolah swasta yang ada saat domisili khusus ada di Sistem Penerimaan Murid Baru 2025.

Seperti yang disampaikan beberapa kepala SMA Negeri di Kota Bandung dan Cimahi, Kamis (26/06/2025), yang sekolahnya menjadi sekolah penyangga, bahwa dengan adanya jalur domisili khusus ini maka sekolah penyangga harus siap infrastrukturnya saat satu rombongan belajar harus diatas 36 peserta didik. Selama ini banyak sekolah penyangga yang belum siap infrastrukturnya guna menampung siswa di atas 36. Tentunya hal ini menjadi satu pekerjaan rumah bersama guna mencari solusi yang efektif sehingga konsep pembelajaran yang menyenangkan, nyaman dan aman tetap dirasakan meskipun satu rombel lebih dari 36 peserta didik. Seluruh pihak harus ikut memberikan solusi baik komite sekolah, alumni maupun orang tua siswa.

Secara terpisah kepala SMAN 1 Soreang Arif Hardiana, menyampaikan terkait hal tersebut sekolah sudah mengalami hal serupa tahun kemarin berupa zonasi khusus, terkait sarana memang bukan hal yang sulit untuk menyiapkan hal tersebut tetapi yang perlu diperhatikan adalah rasa keadilan masyarakat sekitar yang tidak terakomodir karena hal ini seperti juga tahun kemarin, kami sekolah sampai harus memenuhi panggilan pihak kepolisian karena ada dumas dari masyarakat sekitar yang banyak tidak terakomodir akan tetapi masyarakat di luar terakomodir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Koreksi terhadap Kebijakan Pendidikan di Jabar Tentang Sekolah Maung

14 Juni 2026 - 15:00 WIB

Konsumsi 4 Asupan Ini agar Tetap Sehat Pasca Idul Adha

28 Mei 2026 - 23:01 WIB

Persib sebagai Identitas Historis Bandung

20 Mei 2026 - 10:00 WIB

PASASA PATREM 2026 (Ngaraksa Aksara, Nyuburkeun Rasa di Lembur Organik Cikancung)

11 Mei 2026 - 14:00 WIB

FKSS Jabar: Sekolah Maung Berpotensi Menciptakan Diskriminatif dalam Dunia Pendidikan

27 April 2026 - 11:00 WIB

Trending di Artikel
Exit mobile version