Menu

Mode Gelap
Kejati Jabar Gelar Kegiatan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 1 Padalarang Kolaborasi CSA Indonesia, Q-SYS, dan Shure Hadirkan Pusat Teknologi Terintegrasi Jaksa Sahabat Guru Ciptakan Sekolah yang Aman dan Nyaman, Anti Bullying serta Anti Kekerasan Gentra Lestari Budaya hadir di Paguyuban BANDUNGARIUNG Membawa UMKM Lokal ke Global Ketua Umum DePA-RI Minta Menteri Haji Tidak Ceroboh Soal War Tiket Haji Road to YKABF 2026 Digelar, Picu Antusiasme Menuju Perhelatan Utama

Pemerintahan

Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM dalam Rangka Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Cimahi

Perbesar

Sementara itu, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Cimahi. Beliau menekankan pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan optimis bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi penguat struktur ekonomi lokal serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ngatiyana juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk menyukseskan target nasional pembentukan 80.000 koperasi, dengan seluruh kelurahan di Cimahi ditargetkan telah memiliki koperasi aktif dan legal pada akhir Juni 2025. “Kami telah menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk aktif mengoordinasikan proses ini hingga ke notaris. Ini adalah langkah besar menuju ekonomi yang lebih merata,” tutur Ngatiyana.

Hingga pertengahan Mei 2025, sembilan kelurahan di Cimahi telah menyelesaikan musyawarah pendirian koperasi, dan enam kelurahan lainnya menyusul dalam pekan berjalan. Pemerintah Kota Cimahi pun menggandeng Ikatan Notaris Indonesia guna memastikan legalitas koperasi berjalan cepat, akuntabel, dan transparan.

Ngatiyana berpesan untuk menjaga semangat gotong royong, kemandirian, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat kecil ditekankan sebagai jiwa dari Koperasi Merah Putih agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga,“Jangan sampai koperasi hanya diisi dengan rangkaian kegiatan formalitas belaka tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga kelurahan!” pungkasnya.***

(Red/Bidang IKPS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pentingnya Penguatan Peran Komite dalam Peningkatan Kualitas Madrasah Aliyah

15 April 2026 - 10:00 WIB

Audiensi Kakanwil Kemenag Jabar dan PGMM Bahas Kesejahteraan Guru Madrasah

13 April 2026 - 15:00 WIB

Wujudkan Manusia Hebat, Kakanwil Ingin Jawa Barat Menjadi Kota Madrasah

12 April 2026 - 13:00 WIB

Disdik Jabar kembali Gelar Uji Publik SPMB 2026 Persiapkan Proses Penerimaan yang Lebih Terarah

10 April 2026 - 13:00 WIB

Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Upaya Menjaga Ketahanan Pangan

10 April 2026 - 12:00 WIB

Trending di Pemerintahan
Exit mobile version