Dalam konteks itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak lagi berfungsi sebagai pengambil keputusan yang obyektif, melainkan menjadi pusat kekuasaan yang dipagari oleh jejaring politik dan ekonomi yang mereka bangun sendiri. Inilah bentuk mutakhir dari korupsi struktural: birokrasi disulap menjadi pasar kekuasaan.
Dominasi Tim Sukses dan Politik Balas Budi
Dominasi orang-orang dari tim sukses dalam jabatan publik bukan fenomena baru, tetapi di Bandung, skala dan intensitasnya kini mencemaskan. Setelah pasangan kepala daerah dilantik, sejumlah posisi kunci dari Kepala Dinas hingga Sekretaris bergeser ke tangan mereka yang punya kedekatan personal atau kontribusi politik di masa kampanye.
Birokrasi pun terpecah, mereka yang loyal pada sistem meritokrasi tersingkir, digantikan oleh mereka yang loyal kepada pasangan penguasa. Proyek-proyek pembangunan menjadi ajang balas jasa.
Dalam beberapa tender besar, nama-nama kontraktor yang terafiliasi dengan jaringan politik kepala daerah kembali muncul. Mekanisme lelang hanya menjadi formalitas; pemenangnya sudah ditentukan dari awal oleh kelompok kecil yang beroperasi atas restu orang dalam Balai Kota.
Akibatnya, wajah pemerintahan Bandung berubah dari birokrasi pelayanan publik menjadi birokrasi rente politik. Rakyat mungkin masih melihat spanduk reformasi, tetapi di baliknya, integritas telah dijadikan komoditas dagang.
