Kepemimpinan yang Kehilangan Kompas Moral
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung kerap tampil di publik membawa narasi integritas, keterbukaan, dan pelayanan prima. Namun realitas di lapangan menunjukkan paradoks yang menyakitkan. Ketika lingkar terdekat mereka justru menjadi makelar jabatan dan proyek, maka setiap kata tentang “integritas” kehilangan bobot moralnya.
Lebih buruk lagi, tidak ada tindakan tegas terhadap dugaan keterlibatan orang-orang dekat mereka. Tidak ada pembekuan jabatan, tidak ada audit menyeluruh, tidak ada keberanian memutus mata rantai rente di lingkar kekuasaan sendiri. Di titik ini, Bandung sejatinya telah tanpa nakhoda. Kapal pemerintahan terus berlayar, tetapi kemudinya dikuasai oleh tangan-tangan yang tidak lagi tunduk pada moral dan hukum.
Kepemimpinan tanpa integritas hanya menghasilkan pemerintahan yang berjalan secara administratif, bukan substantif. Kota mungkin tetap bersinar di atas kertas, tetapi sesungguhnya sedang karam dalam lumpur moralitas kekuasaan.
Kota yang Tersandera
Ketika jabatan dijual dan proyek dipesan oleh lingkar politik, publik menjadi korban paling nyata. Program pembangunan terhambat karena lebih banyak dihitung dari untung rugi politik ketimbang manfaat sosial. Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan karena “bayar tiket” akan sibuk mencari cara untuk menutup modalnya.
