Menu

Mode Gelap
Bantuan Pendidikan harus Tepat Sasaran, Mendikdasmen-Kejaksaan RI Perkuat Pengawasan bersama Pemerintah Daerah Kajati Jabar Pimpin Upacara Peringatan HUT PERSAJA ke-75, Perkuat Solidaritas dan Integritas Insan Adhyaksa Wujud Penguatan Kapasitas dan Kolaborasi Global Seminar Internasional pada Peringatan HUT PERSAJA ke-75 Hasil Pemetaan ITB dan Disdik Jabar Tunjukkan Pentingnya Penguatan Kompetensi Matematika Siswa Ujian Akhir Berstandar Nasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula se-Kecamatan Lembang Tahun 2026 Kick Off SPMB Tahun Ajaran 2026-2027, Tidak Ada Titip Menitip Murid Baru

Artikel

Kerajaan, NKRI dan Sistem Administrasi Publik Indonesia: Refleksi Perjalanan Ternate dan Tidore

badge-check

Sultan Todore, Sultan Husain Alting Sjah (Tengah memakai kopiah) Perbesar

Sultan Todore, Sultan Husain Alting Sjah (Tengah memakai kopiah)

Bagi Indonesia hari ini, keberadaan Ternate dan Tidore bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga pengingat bahwa akar kedaulatan bangsa sudah ada jauh sebelum proklamasi 1945.

Kerajaan dalam Bingkai NKRI

Lahirnya NKRI tidak serta-merta menghapus eksistensi kerajaan. Justru, konstitusi dan praktik kenegaraan kita mengakomodasi peran kerajaan sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Hingga kini, beberapa kerajaan di Indonesia tetap diakui dan dihormati, baik secara kultural maupun administratif.

Kesultanan Tidore, misalnya, masih memiliki peran penting dalam menjaga identitas lokal, adat, dan kearifan tradisional. Dalam pertemuan kami, Sultan Tidore menekankan bahwa kerajaan adalah mitra strategis dalam merawat sejarah, budaya, dan persatuan bangsa. Pandangan ini relevan bagi penguatan NKRI yang plural dan majemuk.

Administrasi publik Indonesia sering dilihat dari perspektif modern: birokrasi yang rasional-legal, warisan sistem kolonial, dan struktur formal negara modern. Namun, bila menelusuri lebih dalam, praktik administrasi publik kita juga dipengaruhi oleh sistem kerajaan tradisional.

Kesultanan Ternate dan Tidore telah mengenal pembagian kekuasaan, mekanisme musyawarah, hingga struktur sosial yang berbasis adat. Sultan, dewan adat (bobato), hingga komunitas soa membentuk tata kelola masyarakat yang efektif sesuai konteks zamannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

FKSS Jabar: Sekolah Maung Berpotensi Menciptakan Diskriminatif dalam Dunia Pendidikan

27 April 2026 - 11:00 WIB

Ti Jepara ka Mancanagara

21 April 2026 - 09:48 WIB

Ketua Umum DePA-RI Minta Menteri Haji Tidak Ceroboh Soal War Tiket Haji

16 April 2026 - 09:00 WIB

Senior, Mentor dan Guru

4 April 2026 - 13:00 WIB

TOGA Tanaman yang Memiliki Khasiat Kesehatan Bisa Ditanam secara Mandiri

3 April 2026 - 09:00 WIB

Trending di Artikel